Wagub Rohmi Hadiri Acara SANTAI NTB

Advertisement

Wagub Rohmi Hadiri Acara SANTAI NTB

2/25/2019

Mataram, LombokFokus.Com – 
Maraknya pernikahan anak usia dini menjadi perhatian berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB dari tahun 2015 sudah aktiv melakukan kampanye untuk pencegahan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak serta perkawinan anak. Kegiatan yang dilaksanakan di Vape Hotel dengan mengakat thema “ Optimaliasi Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta perkawinan Anak Untuk Peningkatan SDM NTB” dihadiri oleh para relawan santai dan stakeholder dari berbagai daerah di pulau Lombok. 25/02

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Djalillah. Dalam sambutannya Wakil gubernur Nusa Tenggara Barat ia brpesan bahwasnya diskusi yang dilkukan Yasayan Santai sangat peniting dilakukan untuk membantu mengentaskan masalah yang sering dihadapi seperti Kelengkapan administrasi Penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Tanda Lahir. “ini adalah salaha satu masalah yang butuh konsisnsten untuk kita perjuangkan kita lihat data waktu kewatu ada penurunan kebaikan kita lihat tapi kita masih dihadapakan dengan anagka yang tinggi. Bagaiman starateginya untuk menghadapi maslaha KTP/KTA.
Wakil Gubernur yang akrab disapa Jilbab Ijo ini berharap bahwasanya media sosialisasi tidak hanya bersifat formal saja namun juga bisa menggunakan media Posyandu. 

"Bagi diri saya peribadi bagaiman cara kita mengatasi permasalahan ini dari hulu, tidak cukup kita melakukan formal saja, satauan kecil diantara kita adalah keluarga, bagaimana kita melakukan sekecil itu didusun, yang secara kontinu dilakukan didusun adalah posyandu, ideal posyandu dilakukan tiap bulan, bagaiman kita mentransfer pesan itu maka insya Alloh PR kita akan kita atasasi bersama.” Ungkap Rohmi

Ia juga menambahkan bahwa Nusa Tenggara Barat sudah mempunyai Perda, itu bisa menjadi motivasi beegweak Lembaga Swadaya Masyarakat. 

“Alham dullilah di NTB sudah ada perda ini adalah pemberi sembagat bagi kita semua pihak, LSM ini menjadi modal kita bagaimana kita menyamapaikan pesen ini kepada masyarakat secara alami jangan samapai kelihatanya memaksa kepada masyarakat.”

(Dk)