Header Menu

https://lombokgreentrans.com/sewa-mobil-paling-murah-di-lombok-harga-paling-murah/

Enam Tuntutan Aksi PMII Bali-Nusra, Evaluasi Satu Tahun Zul-Rohmi.


MATARAM, Lombok Fokus | Satu tahun sudah Zul-Rohmi memimpin NTB dengan Visi NTB Gemilang. banyak yang melakukan diskusi pencapaian Zul-Rohmi satu tahun ini.

Ratusan Masa Aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali-Nusra menggelar aksi di depan kantor Gubernur NTB.

Sebelum ke kantor gubernur, para masa aksi melakukan orasi di persimpangan BI menyampaikan temuan yang dialami masyarakat, mulai dari kasus beasiswa luar negeri dan mahasiswa terlantar di Korea hingga kasus tambang prabu.

selanjutnya masa aksi sempat bentrok di Kantor Cabang Bank BRI saat menyampaikan orasi tentang endapan dana bantuan di Bank BRI yang dinilai sengaja dilakukan oleh pihak bank dan pemerintah.

Saat orasi di kantor gubernur para masa aksi sempat bentrok dengan aparat kepolisian karena para masa aksi memaksa masuk untuk bertemu gubernur karena sudah lama menunggu. Dari komunikasi Korlap dan pihak aparat kepolisian bahwa Asisten I Gubernur NTB akan menemui masa aksi namun para masa aksi menolak untuk bertemu. para masa aksi ngotot ingin bertemu Gubernur atau Wakil Gubernur, masa aksi sempat memblokir Jalan dan bentrok.

setelah lama berorasi dan tidak ada pihak yang menemui, masa aksi membacakan tuntutan dan mengancam  akan turun aksi besok (20/9/19) dengan masa yang lebih banyak.

adapaun point tuntutan para masa aksi PMII Bali-Nusra terkait satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi yakni.


1. Program Zero Waste Libatkan Pemulung pahlawan sampah di APBD NTB.

2. Percepat pembangunan rumah tahan gempa di NTB.

 3. Evaluasi program kerja beasiswa ke luar negeri yang mahasiswa nya terlantar di luar negeri dan tidak menggunakan APBD.

4. meminta KPK mengaudit Tunjangan rumah DPRD NTB yang tidak digunakan (dewan tinggal di rumah sendiri)

5. berikan solusi tepat guna kepada masyarakat atas akan tutupnya tambang emas gunung prabu.

6. pembangunan sirkuit moto GP harus menyerap tenaga kerja lokal