Dewan NTB Minta Pemerintah segera Selesaikan RTG di Loteng

Advertisement

Dewan NTB Minta Pemerintah segera Selesaikan RTG di Loteng

10/13/2019


MATARAM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD NTB menyorot lambannya proses rehab rekon yang ada di Lombok Tengah bagian utara.

"Dana gempa di loteng parkir atau tersimpan sebanyak 160 M lebih, sampai sekarang belum juga di distribusikan. Sementara korban gempa yang belum tertangani sekitar 12 ribuan lebih. Kalau dihitung-hitung, dibayar 12 ribu itu 3000 yang kategori rumah rusak berat," kata M. Akri kepada TIMES Indonesia di Mataram, Minggu (13/10/2019).

Berdasarkan kunjungannya di dapil tujuh 7 kata Akri, Contoh saja di desa selebung Batukliang Utara, dari data per Agustus 2018 di setor ke Perkim sejumlah 2373 rumah terdampak gempa. Namun yang sudh tertangani hanya sekitar 700 rumah 400 rusak berat sisanya ringan dan sedang.

"Jadi menurut pemerintah harus segera menuntaskan data yg sudh di validasi, mohon untuk segera di prioritaskan, tentu dengan melibatkan birokrasi yang ada, mulai dari tingkat dusun dan desa," ungkapnya.

Sekretaris DPW PPP NTB ini beranggapan bahwa, khususnya di Loteng terjadi pengedapan, ada Bayung time, atau istilah mengulur-ulur waktu demi mencari keuntungan terkait dengan bunga bank.

"BPBD harus segera untuk meyelesaikan persoalan RTG tersebut khususnya di Lombok Tengah," terangnya.

Hari ini kata dia, masyarakat banyak yang mengeluh, Karena keterbatasan akses informasi , padahal aplikasi mengenai data korban gempa tersebut semuanya ada di Dinas Perkim, namun masyarakat tidak berikan aplikasi tersebut.


Lebih lanjut Akri mengatakan soal Pembangunan RTG yang dibangun tanpa adanya MCK, lalu bagaimana masyarakat ikut mensukseskan program Gubernur yang katanya zero waste.

"Non sen ya, program zero waste bisa berjalan kalau tidak di barangi dengan pembenahan lingkungan daerah terkena dampak gempa, apalagi ini menyangkut MCK dan kesehatan masyarakat," pungkas anggota DPRD NTB M Akri yang juga duduk di komisi II tersebut.