Masalah Pendidikan Pelosok Desa

Masalah Pendidikan Pelosok Desa

11/05/2019


Masalah Pendidikan Pelosok Desa

Di Indonesia masalah pemerataan pendidikan masih menjadi salah satu masalah yang sangat serius mulai dari pendidik, sarana prasarana, peserta dididk, dan ekonomi. Didaerah_daerah pelosok dan terbelakang masih kekurangan tenaga guru yang sesuai dengan kualifikasinya. 
Seringkaki ditemukan anak_anak yang putus sekokah karena permasalahan ekonomi keluarga dimana anak diberikan tugas untuk membantu orang tuanya mencari nafkah demi keberlangsungan hidup bersama keluarganya.
Bangunan-bangunan sekolah yang ada di pelosok desa juga jauh sekali perbedaannya dengan bangunan sekolah yang ada di kota-kota. Bahkan bisa dikatakan jauh dari kata layak. Apalagi musim hujan sudah mulai turun. Kondisi yang becek dan bocor menjadi makanan sehari_hari para pendidik dan peserta dudik. Selain itu, masih ditemukan sarana dan prasarana yang sudah rusak bahkan bisa dibilang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar dan mengajar, fasilitas- fasilitas atau sarana prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu kendala proses belajar mengajar dan salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di pelosok-pelosok desa khususnya di pulau lombok.

Pemerintah juga kurang aktif dalam menyelesaikan masalah pendidikan, sehingga masalah ini menjadi masalah yang cukup serius karena sampai sekarang belum ada penyelesaian masalah pendidikanini yang efektif, tanpa adanya peran pemerintah dalam masalah pendidikan di pelosok desa ini masalah ini tidak akan selesai jika pemerintah masih pasif dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Solusi yang dapat saya berikan mungkin yang paling pertama yang harus dibenahi pada sisi pemerintah yaitu seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan menangani dengan serius masalah pendidikan dipelosok-pelosok negeri serta pemberian alokasi dana untuk pendidikan pada daerah yang lebih merata karena dengan adanya alokasi dana bisa membuat keadaan pendidikan menjadi lebih baik lagi, dari segi sisi orang;tua seharusnya pada usia wajib sekolah seharusnya diizinkan untuk sekolah bukan untuk membantu orang tua mencari uang mungkin boleh membantu mencari uang tetapi dalam catatan tidak mengganggu aktivitas anaknya dalam belajar atau sekolah, bukan hanya pemerintah saja, namun kita juga bisa membantu untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia khususnya kami sebagai relawan yang tergabung dalam Komunitas Muda Mengajar Lombok yakni dengan cara menyumbang atau membagi ilmu pengetahuan, donasi berupa peralatan sekolah dll. Atau dengan memberi penyuluhan bahwa betapa pentingnya pendidikan untuk membangun semangat anak-anak yang dipelosok desa untuk tetap terus belajar dan bersekolah.

Kami selaku relawan berharap agar pendidikan di Indonesia khususnya di pelosok-pelosok desa pulau lombok NTB menjadi lebih berkembang sehingga pendidikan di pelosok desa bisa sama dengan sekolah atau anak-anak yang ada di kota, dengan itu semakin banyaknya sumber daya manusia yang berpendidikan sehingga Indonesia tidak harus menggunakan tenaga asing tetapi menggunakan tenaga ahli (SDM) dari Indonesia sendiri dengan demikian kami yakin Indonesia akan jauh lebih maju dan berkembang.

Kemudian masalah yang paling krusial adalah nasip guru honorer yang bisa dibioang mereka dibayar lebih rendah dari kuli bangunan. Di lain sisi Guru PNS bersertifikasi melimpah pendapatannya.  Konon dua kali gaji pokok atau paling sedikit 6 juta rupiah per bulan.  Ada guru honorer yang tak jauh berada di antara guru bersertifikasi.  Pendapatannya per bulan dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar.  Tak ada standar pembayaran.  Hanya ada penetapan oleh Kepala Sekolah.  Guru honorer hanya nerima dibayar murah.  Pendapatan guru honorer mulai 200 ribu sampai 500 ribu.  Jika lebih dari itu,  sekolah itu bukan sekolah negeri pada umumnya. Mereka sarjana, demi bayaran yang lebih rendah dari kuli bangunan rela melupakan kebutuhan keluarga demi mengejar status guru.  Pendapatan kuli bangunan per bulan 30 hari x Rp. 30.000,00 sama dengan 900 ribu rupiah.  Padahal kuli bangunan bukan golongan pekerja profesional. Diangkat menjadi PNS adalah harapan bagi guru honorer. Harapan ini makin sirna karena terganjal peraturan pemerintah.  Ratusan ribu guru honorer kini menanti kepastian di tengah ketidakpastian. Pemerintah saat ini telah menutup pintu bagi pengangkatan guru honorer.  Hanya menyelesaikan pengangkatan guru honorer yang masuk database. Satu sekolah, satu profesi, beda pendapatan.

Dan kami berharap sebagai seorang pendidik bahwa dengan barunya mendibud ini, bisa membawa dunia pendidikan agar pendidikan di indonesia lebih maju, dan bisa lebih melirik sekolah-sekolah swasta kususnya yang ada di pelosok-pelosok negeri wabil khusus lebih mensejahterakan guru honorer.
Muhammad Sadli Al-Padlm
Founder Muda Mengajar Lombok.