Header Menu

https://lombokgreentrans.com/sewa-mobil-paling-murah-di-lombok-harga-paling-murah/

Tuntut Transparansi Anggaran UPK, Maknun; Uang Itu Dana Hibbah Bukan Dana Nenek Moyang


BKU- Kades Tanak Beak, Maknun mewakili masyarakat tuntut keterbukaan informasi atau transparansi anggaran UPK di BKU, khusunya di Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara.

Ia sesalkan beberapa pengurus UPK yang bertugas di Desa Tanak Beak karena dinilai menyimpang dari aturan, yang dimana seharusnya petugas UPK Tanak Beak melayani masyarakat dengan seksama, bukan pilih-pilih.

" karena itu dana Hibbah bukan dana Nenek Moyang, sehingga seenak perutnya mengelola uang negara yang seharusnya diberikan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Maknun mempertanyakan, dimana letak keterbukaan pengurus UPK yang di Desa Tanak Beak? Sementara untuk memperlihatkan data yang menerima bantuan simpan pinjam saja tidak pernah diperlihatkan, jangan hanya memikirkan diri sendiri karena sejatinya pelayan masyarakat untuk mengayomi dan melayani masyarakat, tidak memandang bulu atau keluarganya saja tapi seluruh masyarakat membutuhkan dana itu, tentu melalui prosuder yang ada sehingga datanya bisa diferifikasi oleh tim maupun kades.

"Karena kades juga punya wewenang untuk ikut andil dalam mengawasi dan memferifikasi data-data masyarakat yang pernah mengajukan permohonan dana itu, sehingga kalau pengelolaannya bagus, komunikasinya bagus mungkin tidak ada masyarakat yang saat ini terjerat dengan Bank gegek atau bang rontok, itulah dampak ketidak terbukaan pihak UPK terhadap masyarakat. Kalau ingin membantu masyarakat jangan setengah-setengah jangan pilih-pilih," bebernya.
Sementara itu, ia juga mempertanyakan sistem kepengurusan UPK yang sampai saat ini tidak pernah ada perubahan atau pergantian, apakah kepengurusannya seumur hidup atau bagaimana? Sehingga banyak kejadian Kong kali Kong antara staf dan pengurus yang dianggap sangat mengganjal kan oleh masyarakat.

"Karena seolah konsep yang ditawarkan mereka asal bapak senang, tidak perlu tahu bagaimana proses ferifikasi atau pendataan yang penting uang keluar. Siapa yang tidak kesal jika diperlakukan seperti itu, seolah tidak dibutuhkan tapi selalu dicari pas minta Tandatangan, bukan saya mau uang, hanya saja saya ingin tahu siapa saja yang diberikan bantuan dan bantuan itu dikemankan, difungsikan sebagai apa, jumlahnya berapa, hal sederhana seperti ini tidak pernah dilakukan oleh pengurus UPK Tanak Beak, sehingga membuat masyarakat merasa janggal dan kecewa," ujarnya.

Jika ingin membantu masyarakat cobalah dengan sportif dan kerjasama  yang baik untuk melayani dan mengayomi masyarakat, siapapun yang menjadi pengurus ataupun ketuanya supaya bisa lebih terbuka. Karena ini menyentuh masyarakat kebawah untuk permodalan usaha dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Ia berharap, pemerintah kabupaten maupun provinsi bisa mengevaluasi instansi terkait, karena dana itu jumlahnya miliyaran sehingga harus benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat.
"Jangan hanya berat sebelah hanya keluarganya saja yang dapat, sementara pengaplikasiannya belum jelas, karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan," tuturnya.

Sementara itu, ketua UPK Batukliang Utara Sigit Aprianto menyanggah atau tidak membenarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat setempat. Diakuinya pelayanan UPK selama ini terbuka dan tidak ada yang disembunyikan karena ini sistemnya orientik sehingga siapapun yang membutuhkan berhak untuk mendapatkan dengan catatan berkomitmen untuk mengembalikan.

"Jangan kaitkan masalah personal dengan lembaga. Siapapun berhak meminjam asalkan berkomitmen untuk mengembalikan, bukan berdasarkan keluarga atau pilih kasih karena kami dari UPK mencoba meretas apapun yang menjadi persoalan masyarakat dan dana ini bergulir ketika satu desa macet atau punya masalah tentu desa lain juga ikut macet dan tidak bisa berjalan," bebernya saat diklarifikasi media diruangannya kemarin.

"Tolonglah kalau ada masalah personal atau masalah pribadi, selesaikan dengan baik jangan sampai bawa-bawa lembaga, karena sebelumnya kami beri ruang untuk kades dan pengawas UPK yang bertugas di Tanak Beak supaya bisa membicarakan persolan ataupun permasalahan terkait pelayanan di desanya tapi sampai sekarang tidak ada laporan yang masuk, dari desa-desa lain juga semuanya baik-baik saja tidak ada yang bermasalah hanya Tanak Beak saja yang punya masalah begini karena memang kurangnya koordinasi dan komunikasi antar kades dan tim yang bertugas disana sehingga masalah pribadi dibawa-bawa ke lembaga, harus profesional dong membedakan masalah internal dengan lembaga, masak internal yang bermasalah lembaga dibawa-bawa," keluhnya. (Bt)